JAKARTA – Kasus korupsi besar di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Pertamina, telah menimbulkan sorotan tajam terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir. Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai bahwa Erick Thohir gagal dalam menjalankan mandat reformasi BUMN dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerjanya. Menurut Romadhon, jika Presiden Prabowo tidak bertindak, janji-janji reformasi dan anti-korupsi pemerintah bisa menjadi sekadar retorika.
“Erick Thohir harus dievaluasi, bahkan jika perlu diganti. Presiden Prabowo tidak boleh diam jika tidak ingin janji anti-korupsinya hanya menjadi kata-kata kosong,” tegas Romadhon, Senin (3/3/2025).
Kasus korupsi di Pertamina, yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun, menjadi fokus kritik Romadhon. Selain dugaan pengoplosan BBM bersama PT Orbit Terminal Merak, masalah lain termasuk manipulasi impor BBM RON 90 menjadi RON 92 memperburuk citra Pertamina di bawah pengawasan Erick. “BBM oplosan merajalela, harga melambung, sementara Erick sibuk mengurusi sepak bola ketimbang membenahi BUMN,” sindir Romadhon. Ia juga mengkritik pengumuman laba Rp 310 triliun yang diumumkan oleh Erick, sementara masalah besar di tubuh BUMN terus dibiarkan menganga.
Romadhon menambahkan bahwa daftar panjang kasus korupsi, termasuk di PT Timah (Rp300 triliun), PT Garuda Indonesia (Rp9,37 triliun), serta proyek tol MBZ Jasamarga (Rp510 miliar), semakin memperlihatkan ketidakmampuan dalam pengelolaan BUMN. Ia juga menyoroti masalah rangkap jabatan, di mana politikus yang tidak kompeten menduduki posisi strategis di berbagai BUMN, yang menurutnya membuka celah bagi korupsi lebih lanjut.
“Erick Thohir membiarkan praktik ini berlanjut. Ini adalah resep kegagalan yang sudah terbukti,” kata Romadhon. Peneliti dari Pukat UGM, Zarnurrohman, juga menegaskan bahwa tata kelola BUMN yang amburadul sebagian besar disebabkan oleh pengawasan yang lemah dan penempatan orang-orang dengan kepentingan politik.
