Kendari— Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) minta Presiden dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencopot Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi (Sultra) Tenggara Andhap Budhi Revianto, pasalnya tidak memiliki terobosan yang menyelesaikan berbagai permasalahan di Sulawesi Tenggara dimulai dari masalah lingkungan, infrastruktur, angka kemiskinan, inflasi dan stunting.
“Pemerintah daerah Sultra gagal dan tidak punya terobosan dengan sederet permasalahan yang ada di Sulawesi Tenggara. Permasalahan yang ada di sultra begitu kompleks mulai dari masalah lingkungan, infrastruktur, angka kemiskinan, hingga tingginya angka stunting di sultra. Dengan sederet permasalahan tersebut belum ada langkah-langkah kongrit dari pemerintah daerah Sulawesi Tenggara,” ungkap Alfansyah Menteri Advokasi dan Pergerakan BEM UHO.
Alfansyah memaparkan permasalahan lingkungan Perairan perairan teluk kendari, dilansir dari hasil pengujian sampel di UPT Labolatorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) . Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat pada air berkisar antara 0,0004-0,0206 mg/l. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat (Pb) di perairan Teluk Kendari sudah melebihi nilai baku mutu sesuai KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut.
“Dengan tingginya kandungan logam pada teluk kendari akan menimbulkan dampak pda perubahan fisik dari air laut seperti perubahan warna dan bau, juga membahayakan ekosistem tanaman dan biota air dan juga berbahaya terhadap kesehatan manusia,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan Infrastruktur jalan beberapa daerah di sulawesi tenggara yang mengalami kondisi rusak di antaranya termaksud jalan provinsi seperti Jalan Poros Kendari-Kabupaten Konawe selatan, Jalan poros Buton Utara-Buton Tengah, jalan Poros Konawe selatan-Kolaka Timur dan masih banyak lainya. Bahwa perlu di ketahui Infrastruktur jalan merupakan bagian yang terpenting bagi masyarakat tak hanya sebagai sarana mobilitas sosial dalam melakukan aktivitas melainkan juga memudahkan perputaran ekonomi.
“Kami menilai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara hanya menutup mata melihat infrastruktur jalan di Sultra tidak memadai, kami menyarankan agar pak Pj Gubernur bisa bersepeda dijalan Poros Kendari-Kabupaten Konawe selatan, Jalan poros Buton Utara-Buton Tengah, jalan Poros Konawe selatan-Kolaka Timur agar biar merasakan sensasi bersepeda yang lebih menantang pada jalan rusak dan berlambang,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan angka kemiskinan di sultra berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) presentase penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 11,43 persen atau 321.530 orang. Ini naik 0,16 persesn di bandingkan september 2022 dan naik 0,26 persen di bandingkan maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Meret 2023 sebesar 321.530 orang, naik 6.790 orang di bandingkan Sepetember 2020 dan naik 11.740 orang di bandingkan maret 2022. Ini menjadi perhatian khusus setiap tahun angka kemiskinan di Sultra
“Naiknya angka kemiskinan berjalan beriringan dengan jumlah kekayaan alam di Sultra, semakin banyak sumber daya alam maka semakin tinggi kemiskinan,” ujarnya.
Alfan menjelaskan angka prevalensi stuting di Sultra masih tergolong tinggi hal ini juga di akui oleh Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto hal ini terungkap dalam laporanya pada saat kunjunagn Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin saat menijau penanganan Stunting di puskesmas Lepo-lepo, Kota Kendari, Kamis 21 Maret 2024. Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementrian Kesehatan, Prevalensi balita stunting di Sultra Mencapai 22,7% pada 2022. Sulawesi Tenggara menempati peringkat ke-9 secara nasional.
Stunting bukan sekadar masalah kesehatan belaka. Hal ini menyangkut hak dasar setiap manusia untuk hidup sehat di mana pun mereka terlahir. Isu ini terkait juga dengan kesetaraan akses terhadap informasi kesehatan mendasar dan erat dengan kemiskinan.
“Seseorang yang terkena stunting punya risiko lebih besar untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kesulitan untuk berkompetisi dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Contohnya, seorang anak yang stunting itu kurang cerdas dan mudah sakit sehingga mudah ketinggalan pelajaran di sekolah. Setelah dewasa, ia pun akan kesulitan mencari pekerjaan, dan akibatnya bisa terjebak dalam lingkar kemiskinan”, jelasnya.
Ia mengatakan dengan sederet permasalahan tersebut menegaskan meminta Kemendagri agar segera mencopot PJ Gubernur sultra yang kami nilai hanya sebagai perpanjangan tangan namun tidak punya solusi dan terobosan terkait permasalan yang ada di Sultra.
“Tak hanya itu Pemda dalam hal ini Pj Gubernur sultra kami nilai tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik hanya menikmati jabatanya yang di dapat secara Giveaway,” tutupnya.
