“Naiknya angka kemiskinan berjalan beriringan dengan jumlah kekayaan alam di Sultra, semakin banyak sumber daya alam maka semakin tinggi kemiskinan,” ujarnya.
Alfan menjelaskan angka prevalensi stuting di Sultra masih tergolong tinggi hal ini juga di akui oleh Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto hal ini terungkap dalam laporanya pada saat kunjunagn Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin saat menijau penanganan Stunting di puskesmas Lepo-lepo, Kota Kendari, Kamis 21 Maret 2024. Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementrian Kesehatan, Prevalensi balita stunting di Sultra Mencapai 22,7% pada 2022. Sulawesi Tenggara menempati peringkat ke-9 secara nasional.
Stunting bukan sekadar masalah kesehatan belaka. Hal ini menyangkut hak dasar setiap manusia untuk hidup sehat di mana pun mereka terlahir. Isu ini terkait juga dengan kesetaraan akses terhadap informasi kesehatan mendasar dan erat dengan kemiskinan.
“Seseorang yang terkena stunting punya risiko lebih besar untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kesulitan untuk berkompetisi dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Contohnya, seorang anak yang stunting itu kurang cerdas dan mudah sakit sehingga mudah ketinggalan pelajaran di sekolah. Setelah dewasa, ia pun akan kesulitan mencari pekerjaan, dan akibatnya bisa terjebak dalam lingkar kemiskinan”, jelasnya.
Ia mengatakan dengan sederet permasalahan tersebut menegaskan meminta Kemendagri agar segera mencopot PJ Gubernur sultra yang kami nilai hanya sebagai perpanjangan tangan namun tidak punya solusi dan terobosan terkait permasalan yang ada di Sultra.
“Tak hanya itu Pemda dalam hal ini Pj Gubernur sultra kami nilai tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik hanya menikmati jabatanya yang di dapat secara Giveaway,” tutupnya.
