“Hilirisasi batu bara hanya solusi sementara. Presiden harus mengutamakan kebijakan yang mendorong energi bersih dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Romadhon memperingatkan potensi penyimpangan dalam proyek hilirisasi batu bara, termasuk risiko Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, untuk memastikan transparansi dalam proses tender dan pelaksanaan proyek.
“Presiden Jokowi harus memastikan setiap proyek besar, terutama yang melibatkan sektor energi, diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” sambungnya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Romadhon juga mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada investasi di sektor energi terbarukan.
“Batu bara mungkin menyelamatkan kita hari ini, tetapi inovasi di sektor energi terbarukan yang akan menyelamatkan kita di masa depan,” tegasnya.
Romadhon menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan energi bersih, dan Presiden Jokowi harus memimpin upaya tersebut dengan kebijakan yang mendukung investasi hijau.
Jaringan Aktivis Nusantara berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar sejalan dengan upaya global dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.
