JAKARTA — Serikat Demokrasi dan Lingkungan (SIDALI) Sulawesi Tenggara bersama Forum Pemerhati Kebijakan Hukum (FPKH) Sulawesi Tenggara memastikan akan menggelar aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan Kendari pada Senin, 2 Februari 2026 mendatang.
Koordinator SIDALI Sultra, Ahmad Yahya Tikori, dijadwalkan menggelar aksi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, FPKH Sultra akan kembali menggelar aksi Jilid II di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Ahmad Yahya Tikori menjelaskan, aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus sikap tegas masyarakat terhadap dugaan ketimpangan dan penyimpangan dalam Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, proyek strategis nasional yang bersumber dari APBN itu diduga menyimpan berbagai persoalan, mulai dari tata kelola, kepatuhan teknis, hingga aspek hukum.
“Informasi yang berkembang di ruang publik menunjukkan adanya indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai dengan Detail Engineering Design (DED), dugaan penggunaan material yang menyimpang dari spesifikasi teknis, serta lemahnya pengawasan oleh PPK maupun Satker,” ujar Ahmad, yang akrab disapa Bung AYT, saat menggelar press release di salah satu coffee shop di Jalan Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pancasila itu menilai, kondisi tersebut berpotensi menurunkan mutu dan umur teknis bangunan pengaman pantai. Padahal, fungsi utama bangunan tersebut adalah melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang ekstrem.
