Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah insiden keracunan makanan menimpa sedikitnya 223 siswa dan guru di Kota Bogor. Kasus ini terjadi di 13 sekolah yang menerima layanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Bosowa Bina Insani. Pemeriksaan laboratorium mengungkap adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli pada makanan yang disajikan.
Sebagai respons, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur SPPG tersebut untuk evaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil guna mencegah kejadian serupa terulang dan memastikan standar keamanan pangan terpenuhi dalam program MBG. 
Direktur Gagas Nusantara menilai bahwa persoalan MBG bukan sekadar salah masak atau gagal distribusi, melainkan gagalnya sistem pengawasan sejak dari meja perencanaan. “Kalau BPOM saja tidak duduk dari awal, bagaimana kita bisa bicara soal standar nasional?” ujar Romadhon Jasn dalam keterangannya, Jumat (16/5)
Penanganan Badan Gizi Nasional (BGN) sejauh ini dianggap terlalu normatif dan menghindar dari tanggung jawab utama. Kepala BGN lebih sibuk menjelaskan soal lauk daripada menjawab siapa yang menentukan kelayakan dan kelolosan dapur MBG.
Romadhon menyoroti sikap reaktif BGN yang cenderung tambal sulam dan tidak sistemik. Ia menilai kebijakan mengganti menu tanpa mengevaluasi keseluruhan proses pengadaan adalah bentuk kegagapan birokrasi yang klasik. “Ini bukan krisis ayam, ini krisis akal sehat,” terang Romadhon.
