Jakarta – Revisi Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan bagi parlemen untuk melakukan evaluasi berkala dan memberikan rekomendasi pencopotan pejabat negara menimbulkan beragam respons dari publik dan kalangan akademisi. Meskipun DPR menyatakan langkah ini sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan salah interpretasi dan dianggap sebagai intervensi politik yang berlebihan.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, menilai bahwa revisi ini harus dilihat dalam kerangka checks and balances yang sehat. “Evaluasi berkala terhadap pejabat negara adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, DPR juga harus memastikan bahwa kewenangan ini tidak disalahartikan sebagai upaya untuk menekan independensi lembaga negara,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025.
Menurut Romadhon, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana DPR mengomunikasikan kebijakan ini kepada publik. Jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, bisa muncul persepsi negatif bahwa DPR berusaha memperluas kekuasaannya secara berlebihan. “Publik bisa melihat ini sebagai langkah yang terlalu politis, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. Jika tidak dijelaskan dengan baik, ini bisa menjadi bola panas yang merugikan semua pihak, termasuk pemerintahan Prabowo,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPR, Samsul, sebelumnya menjelaskan bahwa penambahan kewenangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan parlemen dan meningkatkan akuntabilitas pejabat negara. Namun, sejumlah pakar hukum mengingatkan bahwa meskipun DPR hanya memberikan rekomendasi pencopotan, aturan ini tetap berpotensi menciptakan tekanan politik yang bisa mempengaruhi independensi lembaga negara.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa langkah ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan demokrasi. “Kita harus berhati-hati agar tidak terjadi politisasi dalam evaluasi ini. Jangan sampai politik menjadi panglima di segala bidang,” ujarnya.
