Akril meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten karena diduga ikut terlibat dalam skandal pengaturan proyek di Buteng.
“Kasus-kasus seperti terjadi dengan berulang-ulang, tanpa ada proses hukum yang jelas bagi para penyelengara”, ucapnya.
Akril juga menegaskan bahwa minggu depan akan kembali mendatangi Komisi Pemberantssn Korupsi untuk melengkapi berkas-berkas terkait temuan atas dugaan kongkalingkong dalam proses tender pengadaan barang/jasa yang ada di kabupaten Buton Tengah.
“Minggu depan kami akan kembali di Gedung Merah Putih ini untuk menyerahkan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan oleh KPK untuk memulai penyelidikan,”tutupnya.
