Jakarta— Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menanggapi pernyataan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, yang meminta Polda Metro Jaya untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus mantan Ketua KPK, Firli Bahuri. JAN menilai permintaan tersebut terlalu dini dan berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Ketua JAN, Romadhon Jasn, menegaskan bahwa penerbitan SP3 bukanlah langkah yang dapat dilakukan tanpa melalui evaluasi mendalam berdasarkan bukti-bukti yang ada. JAN mendukung Polda Metro Jaya untuk tetap bekerja secara profesional, independen, dan sesuai prosedur hukum.
Hukum Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Opini
“Kami menghormati pandangan Prof. Suparji sebagai akademisi, tetapi hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan logika akademik. Proses penyidikan membutuhkan fakta dan bukti konkret yang dikumpulkan melalui mekanisme yang sah. Biarkan penyidik menjalankan tugasnya tanpa desakan atau tekanan opini,” ujar Romadhon dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).
Romadhon menambahkan, SP3 adalah langkah terakhir yang hanya dapat diambil jika benar-benar tidak ditemukan bukti yang cukup, bukan keputusan yang dibuat secara prematur.
Pentingnya Transparansi dalam Penyidikan
Romadhon menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahap penanganan kasus ini. Jika alat bukti dirasa cukup, maka kasus harus dilanjutkan hingga tuntas. Sebaliknya, jika penghentian penyidikan menjadi langkah yang dipilih, maka keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Publik perlu memahami bahwa keputusan apapun—baik melanjutkan atau menghentikan penyidikan—harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tegas Romadhon.
