Namun, dari 552 kabupaten/kota yang wajib melakukan pemantauan stok dan harga, hanya 343 yang aktif. Bahkan hanya 204 daerah yang menjaga pasokan bahan pokok dan 226 yang menjalankan gerakan menanam. Sekjen Kemendagri menilai mayoritas pemerintah daerah belum bergerak secara maksimal.
Dalam rakor tersebut, Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani juga mengingatkan agar data penerima bantuan pangan terus diperbarui dan dipastikan akurat. Ia menegaskan bahwa penerima bantuan yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online atau paham radikal harus dicoret dari daftar.
“Data kami sudah by name, by address, jadi distribusi bantuan bisa dilacak secara real-time. Transporter wajib mengantar langsung ke lokasi penerima dengan pengawalan,” jelasnya.
Bulog menyalurkan 10 kg beras per keluarga per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025, sebagai upaya menjaga daya beli dan mengantisipasi tekanan inflasi dari sektor pangan.
Sekjen Tomsi Tohir menegaskan kembali bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab kolektif antar-lembaga dan kepala daerah harus memastikan sembilan langkah pengendalian inflasi benar-benar diterapkan di lapangan.
“Stabilitas harga dan ketersediaan pangan adalah hak masyarakat. Maka, kepala daerah dan jajarannya wajib bertindak cepat dan konkret,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah, termasuk Sultra, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika harga pangan nasional.
