“Iya, pamflet itu resmi dari AP2 Indonesia dan merupakan bentuk sikap kami,” kata Fardin saat dikonfirmasi.
Viralnya pamflet ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warganet menyambutnya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan pelanggaran hukum, sementara lainnya mengingatkan agar proses hukum tetap berjalan secara objektif dan tidak digiring oleh opini publik semata.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Almhariq maupun pihak-pihak yang disebut dalam pamflet tersebut. Aparat penegak hukum juga belum menyampaikan sikap terbuka terkait tuntutan yang disuarakan AP2 Indonesia.
Munculnya pamflet ini kembali menempatkan isu tata kelola perizinan serta pengawasan aktivitas pelabuhan dan pertambangan di Sulawesi Tenggara dalam sorotan publik. Seiring rencana aksi yang telah diumumkan, masyarakat kini menunggu respons resmi dari instansi terkait serta perkembangan lanjutan dari polemik tersebut.
