JAKARTA, — Skandal dugaan mafia tender di Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, memasuki babak baru. Mahasiswa Anti Rasua (MAR) resmi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin (1/9/2025) untuk melaporkan praktik kongkalikong yang diduga melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Busel, perusahaan titipan, hingga Bupati Buton Selatan, Adios.
Koordinator MAR, Ramadhan, mengatakan bahwa laporan tersebut diajukan setelah pihaknya mengumpulkan berbagai bukti awal adanya manipulasi dalam proses lelang proyek daerah. Menurutnya, praktik ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan rekayasa yang terstruktur.
“Perusahaan dengan nilai penawaran terbaik justru digugurkan tanpa alasan objektif. Ini jelas ada rekayasa. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya persekongkolan dalam penentuan pemenang tender. Apa yang terjadi di Busel sangat memenuhi unsur itu,” ujar Ramadhan di depan awak media.
Ramadhan menegaskan, dugaan kuat mengarah pada adanya instruksi langsung dari Bupati Adios kepada Pokja ULP. Ia menyebut tindakan itu tidak hanya melanggar etika, tetapi juga masuk kategori penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.
MAR juga menyoroti keputusan Pokja ULP yang memenangkan CV Titik Noktah Engineering (TNE) dalam tender pembangunan tiga ruang kelas baru di SD Negeri 3 Jaya Bakti. Perusahaan tersebut diduga hanyalah kedok, karena disebut-sebut terkait erat dengan seseorang berinisial ID, orang dekat Bupati yang diduga berperan sebagai “pengatur proyek” di Busel.
“Evaluasi dilakukan secara tertutup, bahkan peserta lain tidak pernah diundang untuk klarifikasi. Lebih parah lagi, pengumuman pemenang tender sempat ditunda beberapa kali tanpa alasan. Ini semua adalah pola untuk memenangkan perusahaan tertentu,” tegas Ramadhan.
