JAKARTA, — Dugaan praktik mafia proyek di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan. Sejumlah kelompok masyarakat menilai pengaturan tender hingga penunjukan langsung proyek pembangunan daerah dilakukan secara sistematis dan melibatkan pihak-pihak dekat kepala daerah.
Mahasiswa Anti Rasua (MAR) menjadi salah satu pihak yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Koordinator MAR, Ramadhan, menegaskan bahwa mereka telah menyerahkan dokumen dan bukti awal ke KPK terkait dugaan keterlibatan Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, dalam pengaturan proyek.
“Kami melihat praktik mafia proyek di Buton Selatan tidak lagi sebatas isu. Proses tender dan penunjukan langsung diduga kuat dikendalikan oleh segelintir orang. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak berkualitas dan masyarakat yang dirugikan,” kata Ramadhan di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Ramadhan menyebut nama dua orang, masing-masing berinisial NAS dan ID, yang disebut sebagai aktor kunci dalam proses pengaturan proyek. ID bahkan dijuluki sebagai “pengatur proyek” karena kedekatannya dengan Bupati Adios.
Salah satu proyek yang disoroti adalah rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Batu Atas senilai Rp 1,45 miliar. Hasil pekerjaan yang dinilai tidak maksimal mendorong Ketua DPRD Busel, Dodi Hasri, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka.
