Namun di balik euforia tersebut, muncul dugaan adanya kejanggalan dalam proses pengadaan mesin pompa PDAM. Informasi dari sumber internal pemerintahan menyebut adanya indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam pembelian mesin baru tersebut.
Salah satu sumber menyebut inisial “S”, yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tinggi daerah, ikut berperan dalam proses pengadaan mesin.
Yang menjadi sorotan, program pembelian mesin pompa itu belum tercantum dalam dokumen resmi APBD dan belum melalui persetujuan DPRD, sehingga memunculkan tanda tanya besar terkait mekanisme pembiayaannya.
Jika benar demikian, kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran dalam tata kelola keuangan daerah dan membuka ruang bagi dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Menanggapi isu tersebut, Mahasiswa Anti Korupsi (MAR) menyatakan bahwa keberhasilan menghadirkan air bersih memang patut diapresiasi, namun transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga.
“Kita tentu mendukung langkah Pemkab dalam memulihkan layanan air bersih, tapi publik juga berhak tahu dari mana sumber dana dan bagaimana proses pengadaannya. Jangan sampai program yang baik tercoreng oleh dugaan pelanggaran administratif,” ujar salah satu perwakilan MAR dalam keterangannya.
Warga Lapandewa berharap agar pemerintah daerah dan PDAM membuka secara terbuka dokumen pengadaan, sumber dana, dan kronologi pembelian mesin pompa tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak dinodai oleh praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
