Jakarta— Kritik tajam dilayangkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait peran pengawasannya terhadap Polri. Sekretaris Jenderal Indonesia Visioner, Akril, menyatakan bahwa selama ini Kompolnas lebih sering terlihat memberikan komentar apresiatif daripada menjalankan fungsi pengawasannya secara mendalam dan proaktif.
Menurut Akril Abdillah Kompolnas cenderung muncul hanya ketika ada kasus besar yang viral di media sosial. Hal ini, kata dia, tidak mencerminkan semangat lembaga tersebut sebagai pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam mengawal arah kebijakan Polri.
“Kompolnas seharusnya lebih dari sekadar komentator. Publik membutuhkan tindakan nyata, terutama dalam pengawasan kasus-kasus yang tidak terekspos media,” tegas Akril dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (5/1/2025).
Pengawasan yang Dipertanyakan
Sebagai lembaga yang dibentuk melalui Perpres No. 17 Tahun 2011, Kompolnas memiliki tugas strategis dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Namun, Akril menilai peran pengawasan Kompolnas sering tidak terasa, terutama dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan anggota Polri.
“Masalahnya bukan hanya tentang memberikan apresiasi ketika Polri bertindak benar, tetapi juga memastikan bahwa kasus-kasus yang tidak viral tetap mendapatkan perhatian. Jika tidak, masyarakat akan terus mempertanyakan fungsi dan keberadaan Kompolnas,” katanya.
Data yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, lebih dari 3.500 laporan terkait pelanggaran anggota Polri masuk ke Kompolnas. Namun, Akril menyebutkan tidak banyak yang ditindaklanjuti dengan langkah konkret. “Jika tidak ada media sosial atau tekanan publik, kasus-kasus ini cenderung terabaikan. Pola ini berulang, dan Kompolnas tidak boleh menjadi bagian dari masalah,” tambahnya.
Dorongan Reformasi
Indonesia Visioner mendesak Kompolnas untuk melakukan reformasi internal dalam memperkuat pengawasannya terhadap Polri. Salah satu usulan yang disampaikan adalah membentuk tim khusus yang bertugas menangani laporan masyarakat secara transparan dan responsif, tanpa bergantung pada eksposur media.
Selain itu, Akril menekankan pentingnya Kompolnas untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat, sehingga isu-isu kecil tidak membesar menjadi kasus viral yang merugikan citra Polri dan negara.
“Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga, dan Kompolnas memiliki peran penting dalam memastikan itu. Jika Kompolnas hanya menjadi lembaga yang muncul di permukaan saat ada sorotan, maka kredibilitasnya akan terus dipertanyakan,” pungkas Akril.
Indonesia Visioner berharap kritik ini menjadi momentum bagi Kompolnas untuk introspeksi dan meningkatkan perannya dalam pengawasan Polri. “Kita ingin melihat Kompolnas sebagai lembaga yang benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif,” tutup Akril.
Dengan evaluasi yang mendalam dan langkah konkret, Kompolnas diharapkan dapat menjadi pengawas yang benar-benar menjalankan amanah konstitusi demi menjaga kepercayaan publik terhadap Polri dan institusi negara lainnya.
