“Langkah pembekuan RKAB adalah bentuk ketegasan negara terhadap perusahaan yang terlibat praktik ilegal. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk dan mempermalukan komitmen pemerintah dalam penataan tata kelola minerba nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ALIMASI menyatakan akan mengirim surat resmi ke Kementerian ESDM dan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan moral terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Mereka juga berkomitmen mengawal proses hukum dan administratif bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk oknum aparat yang diduga membekingi aktivitas ilegal itu.
“ALIMASI akan terus mengawasi dan membuka praktik serupa di perusahaan lain yang bermain dalam jalur distribusi ore ilegal. Komitmen terhadap penegakan hukum dan transparansi RKAB harus menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Kakanda Bahlil Lahadalia,” tutup Ardiansyah.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi BeritaRakyat.co masih berupaya menghubungi pimpinan PT Cinta Jaya untuk mendapatkan klarifikasi, namun nomor kontak perusahaan belum dapat dihubungi.
