JAKARTA— Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menyampaikan dukungannya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Langkah ini mencatat sejarah dengan hadirnya wanita pertama di posisi tersebut, menggantikan Budi Arie Setiadi.
Meutya dinilai memiliki kompetensi untuk memimpin sektor komunikasi dan digital berkat pengalamannya sebagai jurnalis dan politisi yang sarat dengan wawasan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Anthony, fokus transformasi digital dalam lima tahun ke depan harus diarahkan pada integrasi keamanan siber, literasi digital masyarakat, dan penguatan infrastruktur teknologi misalkan fiberisasi 5G. Selain itu, ia menekankan pentingnya inovasi baru untuk memastikan Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi digital global.
“Pengalaman beliau sebagai jurnalis memberikannya kemampuan berkomunikasi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang informasi publik. Di sisi lain, latar belakang politiknya memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan digital nasional,” ujar Anthony pada keterangannya (24/10).
Urgensi Pembentukan Direktorat Jenderal Digital untuk Menjawab Tantangan Siber
Anthony menekankan perlunya pembentukan Direktorat Jenderal Digital di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktorat ini bertujuan mengintegrasikan keamanan siber secara nasional, terutama di sektor pemerintahan dan layanan publik, guna mitigasi potensi serangan digital.
“Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan standar internasional. Dan perlu membangun pusat komando digital untuk merespons insiden siber secara real-time dan meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mitigasi risiko siber,” ujar Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) itu.
Anthony menekankan bahwa kebutuhan akan keamanan digital semakin mendesak, terutama dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat pada layanan berbasis internet.
“Keamanan siber harus menjadi pondasi utama agar transformasi digital Indonesia dapat berjalan dengan aman dan stabil. Pembentukan Direktorat Jenderal Digital akan memastikan koordinasi yang lebih efektif antara sektor-sektor strategis,” jelas Anthony.
Anthony juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur ini mencakup percepatan jaringan 5G di kota-kota besar dan wilayah terpencil untuk meningkatkan konektivitas.
