KENDARI- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sultra sebagai respons atas tren kenaikan inflasi pada Januari 2026 sekaligus langkah antisipatif menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Kendari, Senin (9/2/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang hadir mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka. Sebelumnya, Sekda juga mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting.
Dalam pemaparannya, Sekda menjelaskan bahwa hasil pembahasan HLM menunjukkan inflasi bulanan (month to month/mtm) Sultra terutama dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan serta komoditas ikan. Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain penyesuaian tarif listrik, harga emas perhiasan, beras, komoditas ikan dan hasil perikanan, serta kenaikan tarif pendidikan perguruan tinggi.
Untuk merespons kondisi tersebut, HLM TPID Provinsi Sultra menyepakati sepuluh rekomendasi strategis sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Rekomendasi pertama menekankan pentingnya memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan stabilitas harga menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri. Kedua, pemerintah daerah akan meminta penggilingan dan distributor besar, melalui surat edaran, untuk menyediakan beras dalam berbagai ukuran kemasan, mulai dari 5 kilogram, 10 kilogram, hingga 20 kilogram.
Rekomendasi ketiga adalah penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada para pedagang agar harga jual komoditas tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Keempat, Perum Bulog diharapkan dapat mempercepat distribusi Minyakita dengan mekanisme penyaluran langsung ke pedagang eceran.
