JAKARTA,- Menahan harga BBM bersubsidi sampai akhir 2026 terdengar baik bagi masyarakat. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800, sementara pemerintah menyatakan harga itu tidak akan dinaikkan. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting: berapa mahal harga yang harus dibayar negara untuk menjaga harga tetap murah ketika minyak dunia bergerak naik? Ini bukan sekadar soal angka di SPBU, melainkan siapa yang akhirnya menanggung selisih biaya energi.
Tekanan itu bukan dugaan tanpa dasar. Kementerian ESDM menetapkan ICP Agustus 2026 sebesar US$89,43 per barel, naik US$7,75 dari Juli. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi risiko geopolitik dan gangguan pasokan global. Pada saat yang sama, harga BBM bersubsidi ditahan. Dua fakta ini berjalan bersamaan: biaya energi tertekan, sementara harga konsumen dijaga demi daya beli.
Pemerintah pada April menetapkan Pertalite dan Biosolar tidak naik sampai 31 Desember 2026 dengan asumsi ICP rata-rata maksimal US$97 per barel selama setahun. Ada batas ekonomi yang sejak awal diperhitungkan. Jika harga minyak bertahan tinggi, persoalannya bukan hanya apakah pemerintah mampu menahan harga, tetapi berapa besar subsidi dan kompensasi yang diperlukan. Harga murah tidak pernah benar-benar gratis.
Oki Irawan, Ketua Gerakan Rakyat Proletar, dalam kritiknya menyoroti persoalan ini: “Jangan hanya menjaga angka Rp10.000 di SPBU, tetapi jelaskan berapa uang negara yang dikeluarkan untuk mempertahankannya. Rakyat berhak tahu siapa yang membayar selisihnya dan apakah kebijakan itu benar-benar tepat sasaran,” terang Oki kepada Wartawan, Senin (1/9/2026) di Jakarta.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Subsidi energi merupakan keputusan fiskal: negara menggunakan anggaran agar harga tertentu terjangkau. Kebijakan itu dapat membantu rumah tangga dan menahan efek kenaikan biaya transportasi. Namun manfaatnya harus dibandingkan dengan biaya fiskal ketika minyak global tinggi, rupiah tertekan, atau impor BBM meningkat. Tanpa angka terbuka, publik hanya menerima pernyataan bahwa APBN masih aman. Akuntabilitas menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut.
