News  

Bakal Laporkan KTT PT KDI ke Dirtipidter Bareskrim Polri, Kamasta Siap Gelar Demonstrasi Desak Dugaan Kelalaian Keselamatan Pertambangan Diusut Tuntas!

Bareskrim Polri

JAKARTA — Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (KAMASTA) memastikan akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT KDI kepada Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri terkait kecelakaan kerja di lingkungan operasional PT KDI yang dilaporkan mengakibatkan korban jiwa.

Langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan KAMASTA dalam mengawal persoalan keselamatan pertambangan sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan kelalaian dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya menyangkut keselamatan pertambangan, pengawasan operasional, dan tanggung jawab teknis perusahaan.

Ketua Bidang Advokasi Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (KAMASTA), Ramadhan, menegaskan bahwa rencana pelaporan terhadap KTT PT KDI merupakan langkah untuk mendorong penegakan hukum yang objektif serta memastikan seluruh fakta kecelakaan kerja tersebut diungkap secara transparan.

“Kami akan melaporkan KTT PT KDI ke Dirtipidter Bareskrim Polri dan meminta agar dilakukan pemeriksaan secara serius dan menyeluruh. KTT memiliki tanggung jawab teknis dalam pelaksanaan keselamatan pertambangan yang harus diuji berdasarkan fakta di lapangan. Jangan sampai pemeriksaan hanya berfokus pada pekerja operasional, sementara tanggung jawab teknis dan pengawasan tidak ditelusuri secara mendalam. Jika ditemukan bukti pelanggaran atau kelalaian yang memenuhi unsur hukum, proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ramadhan.

Ramadhan juga meminta penyidik mendalami informasi mengenai keberadaan KTT PT KDI di lokasi ketika kecelakaan terjadi, termasuk keterangan bahwa insiden tersebut diduga berlangsung di luar jam kerja atau setelah pekerjaan selesai.

Menurutnya, informasi tersebut harus diklarifikasi melalui pemeriksaan kronologi kejadian, status kegiatan operasional, instruksi kerja, penerapan prosedur keselamatan, serta keterangan para saksi.

“Kami ingin seluruh fakta dibuka. Apa kegiatan yang berlangsung saat kejadian? Apakah pekerjaan benar-benar telah dihentikan? Bagaimana pengawasan keselamatan dilaksanakan? Dan apa peran serta tanggung jawab masing-masing pihak? Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan berbasis bukti, bukan asumsi,” ujarnya.

KAMASTA menegaskan bahwa keberadaan KTT di lokasi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Namun, fakta tersebut patut didalami sepanjang relevan untuk mengungkap penyebab kecelakaan dan menentukan pertanggungjawaban berdasarkan hukum.

KAMASTA meminta Dirtipidter Bareskrim Polri nantinya menelusuri pelaksanaan kewajiban KTT, termasuk pengawasan kegiatan pertambangan, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta faktor teknis yang diduga berkontribusi terhadap kecelakaan.

Ramadhan menegaskan bahwa rencana pelaporan tersebut bukan upaya menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai, melainkan dorongan agar aparat melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

“Jabatan KTT bukan sekadar posisi dalam struktur perusahaan. Tanggung jawabnya harus dibuktikan melalui pelaksanaan kewajiban di lapangan. Kami mendesak penyidik bekerja berdasarkan bukti, mengungkap penyebab kecelakaan, dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan yang menyangkut keselamatan dan nyawa pekerja kehilangan kejelasan hukum,” tegasnya.

Exit mobile version