Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga perbankan, asosiasi pengembang perumahan, serta partisipasi masyarakat dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan mengurangi backlog perumahan.
Melalui kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis upaya menghadirkan kawasan permukiman yang tertata, layak huni, dan berkelanjutan di Bumi Anoa dapat terwujud.
