JAKARTA — Menyikapi beredarnya pamflet seruan aksi unjuk rasa terkait dugaan kejahatan pertambangan di Pulau Kabaena yang menyeret nama keluarga Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Visioner Indonesia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak boleh dilontarkan tanpa dasar hukum yang jelas.
Sekjen Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menilai bahwa tuntutan yang menyebut nama-nama tertentu dalam lingkaran keluarga Gubernur justru berpotensi menggiring opini publik tanpa fakta valid.
“Kami sepakat bahwa penegakan hukum dalam kasus pertambangan harus tegas dan transparan. Namun, mengaitkan keluarga Gubernur secara langsung tanpa adanya bukti hukum yang sah justru mencederai asas keadilan dan berpotensi menjadi fitnah,” tegas Akril, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, penyelesaian dugaan pelanggaran oleh PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sultra dan aparat penegak hukum terkait. Lembaga hukum memiliki instrumen yang lebih objektif untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau pelanggaran administrasi yang terjadi.
“Visioner Indonesia tidak ingin isu serius seperti lingkungan dan pertambangan dijadikan komoditas politik. Apalagi sampai menyeret nama keluarga pejabat tanpa mekanisme hukum yang sah. Tentu ini berbahaya bagi demokratisasi,” tambahnya.
