WASHINGTON– Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengarahkan jaksa federal AS untuk menyelidiki secara pidana pejabat negara bagian dan lokal yang melawan upaya penegakan imigrasi, memperkuat tindakan keras yang telah diluncurkan Trump sejak hari pertama ia menjabat.
“hukum federal melarang aktor negara bagian dan lokal untuk melawan, menghalangi, atau tidak mematuhi perintah dan permintaan imigrasi yang sah.” tulisa Wakil Jaksa Agung AS sementara, Emil Bove, dalam memo, Rabu, 22/1/2025.
Kebijakan ini dikeluarkan saat pemerintahan Republik tersebut bersiap meningkatkan pengawasan terhadap imigrasi ilegal di kota-kota dengan populasi migran yang signifikan, termasuk kota-kota perlindungan seperti New York dan Chicago, yang membatasi kerja sama dengan upaya tersebut.
Memo ini menegaskan bagaimana Departemen Kehakiman Trump dapat mendukung agenda imigrasinya dengan memperluas ancaman tuntutan pidana, tidak hanya kepada imigran atau majikan mereka, tetapi juga kepada pejabat pemerintah kota dan negara bagian. Ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan eksekutif sejak Trump menjabat pada hari Senin untuk memerangi imigrasi, prioritas utamanya.
Trump menyatakan imigrasi ilegal sebagai darurat nasional pada hari Senin, memerintahkan militer AS untuk membantu keamanan perbatasan, melarang suaka secara luas, dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di tanah Amerika. Seorang pejabat AS menyatakan pada hari Rabu bahwa militer akan mengirimkan tambahan 1.000 pasukan aktif ke perbatasan Meksiko-AS.
Trump juga menginstruksikan jaksa agung untuk mencari hukuman mati terhadap imigran ilegal yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan yang dapat dihukum mati.
Pemerintahannya telah mencabut pedoman era Biden yang membatasi penangkapan imigrasi di tempat-tempat sensitif seperti sekolah dan gereja, serta memperluas kekuasaan petugas imigrasi untuk mendeportasi migran yang tidak dapat membuktikan telah berada di AS lebih dari dua tahun.
Trump juga menargetkan program keberagaman federal dengan memerintahkan lembaga pemerintah untuk menonaktifkan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) serta menghentikan kantor DEI sebelum akhir bulan.
Taktik Baru Pemerintah Trump
