JAKARTA – Founder Visioner Indonesia 45, Akril Abdillah, mengapresiasi kinerja sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Capaian penerimaan negara, realisasi investasi, pembangunan fasilitas pengolahan mineral, hingga program pemerataan listrik dinilai menjadi sejumlah indikator penting dalam pembangunan sektor energi nasional.
Menurut Akril, capaian tersebut perlu dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan kontribusi sektor ESDM terhadap perekonomian sekaligus manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Capaian ini patut diapresiasi, terutama dari sisi penerimaan negara dan upaya mendorong hilirisasi. Namun, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam juga harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Akril dalam keterangannya di Jakarta.
Berdasarkan data yang disampaikan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM hingga September 2026 mencapai Rp127,71 triliun atau 93,78 persen dari target APBN sebesar Rp136,18 triliun. Sementara itu, sepanjang 2025, PNBP Kementerian ESDM tercatat Rp138,4 triliun, melampaui target Rp127,49 triliun.
Akril menilai capaian tersebut menunjukkan besarnya peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam menopang penerimaan negara. Meski demikian, ia mengingatkan agar peningkatan pendapatan negara berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola dan pemerataan manfaat pembangunan.
“Jangan hanya melihat besarnya penerimaan negara. Kita juga harus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain PNBP, investasi sektor ESDM sepanjang 2025 dilaporkan mencapai 31,97 miliar dolar AS. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral sebagai bagian dari strategi hilirisasi.
Dari 14 smelter terintegrasi yang menjadi sasaran, lima di antaranya dilaporkan telah selesai dibangun dengan nilai investasi mencapai 7,8 miliar dolar AS. Pengembangan industri lanjutan, termasuk prekursor, katoda, dan baterai, turut diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik.
Akril berpandangan, hilirisasi merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai penguatan industri dalam negeri dan peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal.
“Potensi mineral Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan itu tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi berkembang menjadi industri yang menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing nasional,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan hilirisasi tetap diperlukan agar investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan, termasuk bagi masyarakat di sekitar kawasan industri dan pertambangan.
Dalam sektor pertambangan, Akril juga menyoroti pentingnya pengendalian produksi, kepatuhan terhadap ketentuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta pengawasan terhadap kewajiban perusahaan.
Menurutnya, besarnya kontribusi pertambangan terhadap penerimaan negara harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, pelaksanaan reklamasi, dan pemenuhan kebutuhan mineral serta batu bara dalam negeri.
“Pembangunan sektor pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan usaha. Masyarakat di sekitar wilayah tambang juga harus memperoleh manfaat, sementara kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan keselamatan pekerja wajib dijalankan,” tegasnya.
Akril menilai konsistensi penegakan aturan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan setiap perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
