JAKARTA – Rocky Gerung kembali menjadi sorotan. Dalam siniar di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, ia melontarkan proposal agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Bagi Rocky, mundur adalah langkah elegan untuk mencegah amuk massa dan menyelamatkan Presiden Prabowo dari imbas politik. Pernyataan ini viral, memicu diskusi panjang di media sosial, dan menjadi bahan perdebatan di berbagai lingkaran. Namun, di balik gaya filosofisnya, ada beberapa inkonsistensi logika yang menarik untuk dibedah.
Rocky adalah tokoh yang sangat cerdas. Ia suka bermain logika, membangun argumen dari premis ke kesimpulan, dan menunjukkan kejanggalan sistem. Ia juga dikenal sebagai “anti-power” yang selalu memposisikan diri di luar kekuasaan. Namun, statusnya sebagai anggota Wantimpres, lembaga yang berada di lingkar kekuasaan membuat posisi “anti-power” itu perlu diuji. Karena itu, cara terbaik membaca Rocky adalah dengan logikanya sendiri, bukan dengan emosi, bukan dengan serangan personal. Pertanyaannya sederhana: apakah argumennya konsisten?
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai pernyataan Rocky perlu dibaca secara kritis, bukan ditelan mentah-mentah. “Jika logika ‘mundur untuk mencegah amuk massa’ diterapkan, maka semua pejabat yang dikritik harus mundur. Termasuk mereka yang dikritik karena kebijakan yang tidak populer. Ini bukan logika yang sehat, melainkan logika yang melegitimasi amuk massa sebagai alat politik,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (12/10/202) di Jakarta.
Pertanyaan pertama: Jika Prabowo harus dipisahkan dari isu ijazah Gibran, siapa yang memilih Gibran? Bukankah Prabowo sendiri? Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, secara terbuka mengungkapkan bahwa Prabowo beberapa kali berkomunikasi dengan Jokowi untuk menyatakan rencana menggandeng Gibran. Dalam setiap pertemuan itu, Jokowi justru meminta Prabowo mempertimbangkan secara matang. Artinya, Prabowo adalah pihak yang memilih. Memisahkannya dari Gibran seperti memisahkan penjual dari barang yang dijualnya. Ini bukan serangan, ini logika.
Romadhon menambahkan bahwa dalam demokrasi, kritik adalah hak yang sah. Namun, kritik yang disampaikan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap stabilitas nasional berpotensi menjadi bumerang. “Kita sedang menghadapi ketidakpastian global, tekanan ekonomi, dan tantangan geopolitik. Di tengah situasi seperti ini, stabilitas politik adalah aset yang harus dijaga bersama. Usulan mundur yang terus digulirkan di ruang publik, tanpa dasar hukum yang jelas, hanya akan menambah beban yang tidak perlu,” ujarnya.
