JAKARTA, – Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena proyek infrastruktur, melainkan sebuah sayembara kontroversial: hadiah umrah bagi siapa pun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP (Persero) Tbk, Aisyah Zakiyyah, adalah keponakannya. Janji ini terlontar di tengah derasnya tudingan nepotisme di lingkungan BUMN.
Alih-alih membuka data secara transparan, Menteri Dody memilih gaya komunikasi blak-blakan. “Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umrah sekeluarga lu semua,” ujarnya usai rapat terbatas di Istana, Rabu (15/7). Sayembara ini diberi waktu satu bulan, seolah-olah isu publik bisa diselesaikan dengan taruhan ibadah.
“Ini bukan cara seorang pemimpin publik. Menggantungkan klarifikasi pada sayembara berhadiah umrah adalah bentuk kegagalan nalar birokrasi. Publik butuh data, bukan umrah,” tegas Tusvia, Ketua Umum HMI Korkom UIC, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/7/2026). Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan insting birokratis yang tumpul dan kerapuhan moral dalam memaknai kekuasaan.
Penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai komisaris memang menimbulkan tanda tanya. Ia adalah lulusan Gunma University dan Macquarie University dengan pengalaman di sektor marketing dan e-commerce. Namun, rekam jejaknya yang singkat sebagai Tenaga Ahli Menteri dan Jubir Kemen PU sebelum langsung melompat ke kursi komisaris BUMN dinilai janggal dan menimbulkan kecurigaan publik.
“Beban pembuktian ada di pejabat publik, bukan di rakyat. Masyarakat tidak punya akses ke kartu keluarga menteri. Sayembara ini hanya akrobat komunikasi untuk menghindari tanggung jawab,” ujar Dondon. Ia menambahkan, sikap Menteri Dody yang merespons wartawan dengan “Ya lu pikir sendiri lah” justru mempertebal kecurigaan dan merendahkan martabat pers.
Kontroversi ini menambah panjang daftar polemik yang membayangi Menteri Dody. Sebelumnya, ia juga tersandung kasus bocornya surat perjalanan dinas ke New York yang mencantumkan nama istri dan anak. Isu mutasi pegawai yang disebut sebagai “hukuman” atas kebocoran tersebut juga sempat menuai kritik tajam dari internal.
