Penulis : Kanzul Fikrisyah
Di tengah ambisi besar Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia melompat menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah jantungnya. Namun, memasuki tahun kedua Kabinet Merah Putih, sebuah pertanyaan fundamental muncul: apakah nakhoda yang ada saat ini masih relevan dengan tuntutan zaman, atau justru telah menjadi sandera bagi kepentingan politik dan kontroversi pribadi?
Secara faktual, Bahlil Lahadalia adalah mesin penggerak yang lincah. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian ESDM mematok target ambisius seperti implementasi B50 pada semester II 2026 dan pengamanan stok energi nasional di tengah gejolak global. Bagi Presiden, kemampuan eksekusi ini adalah nilai tambah. Namun, dalam tata kelola pemerintahan, taktis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan stabilitas fokus dan integritas yang tak terbantahkan.
Beban Ganda dan Distraksi Politik
Masalah pertama adalah profesionalisme. Sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, beban ganda yang dipikul Bahlil kini mulai menunjukkan retakan. Sulit membayangkan satu individu mampu membelah fokusnya antara mengurus transisi energi nasional yang kompleks dengan mengelola faksi-faksi internal partai besar.
Hasil evaluasi dari berbagai lembaga riset sepanjang 2025, termasuk rapor merah dari CELIOS, bukan sekadar angka. Ini adalah cermin kejenuhan publik terhadap gaya kepemimpinan yang lebih banyak memproduksi riuh politik daripada hasil nyata. Ketika kepuasan publik berada di titik nadir, legitimasi setiap regulasi—mulai dari hilirisasi hingga divestasi—akan terus digoyang oleh ketidakpercayaan.
Krisis Kewibawaan Moral
Ganjalan terbesar kedua bukanlah soal teknis, melainkan integritas. Polemik penangguhan gelar doktornya oleh Universitas Indonesia (UI) yang berlanjut hingga 2025 menjadi noda yang sulit dihapus. Di era di mana Presiden menjanjikan meritokrasi, keberadaan menteri dengan beban kontroversi akademik menciptakan preseden buruk bagi standar moral kabinet.
