Prabowo sering menekankan pentingnya “zaken kabinet,” sebuah kabinet ahli yang bekerja tanpa beban. Namun, menteri dengan resistensi publik tinggi justru kontradiktif dengan cita-cita tersebut. Sektor energi memerlukan figur yang bebas dari kebisingan untuk meyakinkan investor global bahwa kepastian hukum di Indonesia tidak bergantung pada lobi di balik pintu partai.
Mitos Stabilitas Koalisi
Dilema stabilitas sering dijadikan alasan untuk mempertahankan status quo. Ada kekhawatiran bahwa mengganti Bahlil akan mengguncang soliditas Golkar. Namun, argumen ini meremehkan kedewasaan Golkar yang memiliki stok teknokrat melimpah. Mengganti satu nama dengan kader lain dari rahim yang sama justru akan menyegarkan hubungan eksekutif dan partai, sekaligus menghilangkan persepsi “personifikasi kekuasaan.”
Pergantian (reshuffle) di sektor ESDM bukanlah hukuman politik, melainkan kebutuhan strategis. Jika target swasembada energi ingin dicapai sebelum 2029, maka hambatan birokrasi yang terdistraksi urusan partai harus dipangkas. Presiden Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang tegas; mempertahankan menteri dengan rapor merah hanya akan memperpanjang masa kelesuan administratif.
Kesimpulan
Posisi Bahlil saat ini lebih cenderung menjadi beban reputasi daripada aset jangka panjang bagi pemerintah. Jika Presiden ingin memiliki kendali penuh atas arah kebijakan energinya, ia membutuhkan menteri yang loyalitasnya bersifat tunggal: kepada Presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan ketua umum partai atau kekuatan di luar kabinet.
Sudah saatnya Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Mengganti Bahlil dengan wajah baru yang kompeten dan bersih secara etis adalah pesan kuat kepada pasar bahwa dalam pemerintahan ini, kinerja dan integritas adalah harga mati. Jangan sampai narasi Indonesia Emas 2045 layu sebelum berkembang hanya karena lemahnya eksekusi dan krisis kepercayaan di tingkat kementerian.
