Anggota terpilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hasil pemilu 2024 akan melewati proses demokrasi internal lembaga. Hak politik anggota DPD ini digunakan untuk memilih satu paket pimpinan yang berisikan satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua. Keempatnya merupakan perwakilan dari empat sub wilayah yang telah dibagi dalam tata tertib DPD RI.
Mekanisme pemilihan pimpinan DPD RI dengan sistem paket ini adalah hal yang baru. Berbeda dengan tata cara pemilihan pimpinan DPD pada periode-periode sebelumnya. Tentunya Perubahan tata cara atau metode pemilihan pimpinan DPD ini akan mengubah lanskap dan suasana politik internal lembaga ke depannya. Akan ada harmonisasi visi perjuangan pimpinan DPD yang tentunya positif bagi tumbuh kembang lembaga. Namun juga diperkirakan akan terjadi segregasi politik antar pendukung paket. Pertarungan politik seperti ini akan menyisakan residu polarisasi atau semacam perang dingin anggota sepanjang periode. Padahal publik sedang sabar menanti kontribusi politik kelompok utusan daerah yang tentunya mensyaratkan kesolidan para anggotanya secara kelembagaan.
Sehingga kami berpandangan resiko politik dalam lembaga perwakilan yang hanya berjumlah 152 orang ini perlu disiapkan solusinya. Hal ini bisa diawali dengan menelaah dan mengkaji komposisi paket calon pimpinan oleh anggota DPD sebagai pemilik suara. Anggota terpilih yang didominasi oleh pendatang baru, berkewajiban me-roasting rekam jejak dan capaian seorang calon. Hal yang juga sangat krusial bagi paket calon pimpinan DPD adalah ada tidaknya filosofi ke-indonesiaan dari keempat orang yang diusulkan itu, sebagaimana pertimbangan filosofis dibentuknya lembaga DPD RI.
Pada siang hari Minggu (23/06) yang lalu, satu paket pimpinan DPD telah resmi dideklarasikan. Yaitu Paket Calon Pimpinan besutan ketua DPD RI saat ini La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi oleh 3 orang calon wakil atas nama Nono Sampono, Tamsil Linrung dan Elviana. Deklarasi ini dihadiri oleh kurang lebih 50 (dilaporkan 47) anggota DPD terpilih. Angka yang cukup besar untuk ukuran deklarasi politik pimpinan DPD.
Namun jika diselidiki lebih lanjut, deklarasi yang dilaksanakan di kompleks Senayan Jakarta itu dilaporkan hanya dihadiri oleh belasan anggota DPD RI periode 2019-2024. Dari daftar absen dan pantauan langsung di lapangan hanya ada belasan incumbent terpilih yang hadir dari 68 anggota incumbent yang kembali terpilih. Angka partisipasi anggota DPD periode ini cukup rendah jika publik beranggapan kinerja Ketua DPD La Nyalla Mattalitti sudah cukup baik. Jika dilihat dengan kaca mata rekam jejak dan legacy kepemimpinan seorang ketua, hal ini menjadi indikator lemahnya dukungan anggota DPD kepada pencalonan kedua La Nyalla Mattalitti. Mengingat gaya kepemimpinan dan janji politik yang tidak kunjung ditunaikan oleh ketua DPD RI saat ini. Nyaris tidak satupun janji politik Labl Nyalla Mattalitti yang ditunaikan sejak terpilih sebagai ketua DPD RI di tahun 2019. Seperti janji beliau untuk membangun rumah jabatan anggota DPD RI di Jakarta.
