“Dengan penuh kesadaran moral sebagai bagian dari civitas akademika, kami mendukung pengesahan RKUHAP sebagai langkah strategis dalam reformasi peradilan pidana Indonesia,” ujar Sandroni, menegaskan pernyataan sikapnya.
Ia menutup dengan penekanan bahwa reformasi hukum pidana harus berdampak nyata bagi publik dan sistem peradilan.
Diskusi ini dihadiri puluhan mahasiswa perwakilan berbagai kampus di Jakarta yang terlihat antusias mengikuti agenda hingga selesai. Forum tersebut menjadi salah satu ruang artikulasi akademik mahasiswa Jakarta dalam mengawal arah baru hukum acara pidana nasional, yang diharapkan membawa sistem peradilan pidana Indonesia ke era yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
