MUNA — Kinerja Panitia Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Muna menjadi sorotan menyusul keluarnya rekomendasi terkait polemik hasil verifikasi bakal calon Kepala Desa PAW Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga.
Rekomendasi Desk Pilkades yang tertuang dalam surat bernomor 005/Desk/I/2026 tersebut menuai sanggahan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Masalili, Rahamat Hidayat, yang menilai proses kajian dan klarifikasi yang dilakukan Desk Pilkades tidak berjalan secara objektif dan transparan.
Dalam rekomendasinya, Desk Pilkades memerintahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masalili untuk mengevaluasi kinerja PPKD yang dinilai tidak cermat, sekaligus meminta peninjauan ulang pengumuman hasil verifikasi bakal calon serta menetapkan Abdul Rahman sebagai calon yang memenuhi syarat administrasi.
Juru Bicara Desk Pilkades PAW Muna, Rachmad Dianto, menyebut keputusan tersebut diambil secara kolektif oleh tujuh anggota Desk Pilkades setelah melakukan kajian terhadap dua versi keputusan PPKD Desa Masalili yang berbeda.
Namun, Rahmat Hidayat menilai cara kerja Desk Pilkades justru menyisakan sejumlah kejanggalan. Ia membantah anggapan bahwa PPKD tidak mampu menjelaskan proses verifikasi berkas saat rapat klarifikasi yang digelar pada 19 Januari 2026.
“Bukan tidak bisa menjawab, tetapi saya tidak diberi ruang untuk menjawab. Bahkan diminta keluar dari ruang rapat dengan alasan Desk Pilkades akan melanjutkan rapat internal dengan BPD,” ujar Rahmat.
