Liputan360, Selandia Baru– Rencana ambisius Selandia Baru untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2050 berisiko gagal, seiring dengan kemunduran pemerintah dalam kebijakan iklim, menurut angka-angka baru.
Pada tahun 2019, pemerintahan Partai Buruh mengesahkan undang-undang iklim yang penting, yang mewajibkan negara tersebut untuk mengurangi emisi karbon hingga nol pada tahun 2050 dan memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian iklim Paris. Hal ini mengharuskan pemerintah di masa depan untuk merinci bagaimana Selandia Baru akan memenuhi target gas rumah kacanya menuju masa depan yang netral karbon.
Pemerintahan koalisi yang terdiri dari Partai Nasional yang berhaluan kanan-tengah dan dua mitra kecilnya, Partai Act yang libertarian dan Partai New Zealand First yang populis merilis rancangan pertama rencana pengurangan emisinya pada hari Rabu.
Angka-angka yang dipublikasikan di samping laporan tersebut menunjukkan bahwa negara ini berada pada jalur yang tepat untuk mencapai anggaran emisi pertama dan kedua, yang mencakup tahun 2022-2030, namun akan melampaui anggaran ketiga dan akan gagal mencapai tujuan jangka panjangnya pada tahun 2050.
Negara ini telah siap untuk memenuhi anggaran ketiganya namun proyeksinya telah diperbarui, sebagian karena pemerintah belum mengumumkan kebijakan iklim baru yang kuat setelah membatalkan sejumlah rencana pengurangan karbon yang dikeluarkan oleh pemerintahan Partai Buruh.
Perubahan di luar kendali pemerintah, termasuk perjanjian pasokan baru yang akan membuat pabrik peleburan aluminium Tiwai Point terus beroperasi hingga tahun 2044, juga telah mengubah proyeksi tersebut.
Proyeksi baru menunjukkan Selandia Baru masih akan mengeluarkan emisi bersih sebesar 5 juta ton pada tahun 2050, kecuali pemerintah dapat mengadopsi kebijakan atau teknologi baru untuk mengurangi tingkat emisi tersebut.
Menteri Perubahan Iklim Simon Watts mengatakan pemerintah berkomitmen terhadap target menyeluruh tahun 2050 dan memahami perlunya tindakan dalam mengatasi perubahan iklim namun pemerintah tidak akan menerima penutupan sektor-sektor produktif perekonomian untuk memenuhi target emisi
“Sebaliknya, kami akan menggunakan pendekatan berbasis teknologi untuk memungkinkan produksi meningkat seiring dengan penurunan emisi,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan mengarahkan sumber daya pada penelitian dan pengembangan.
Meskipun total kontribusi Selandia Baru terhadap emisi global kecil, namun emisi bruto per kapitanya tinggi, dengan hampir separuh emisinya disebabkan oleh pertanian.
“Petani membutuhkan alat tersebut agar dapat mengurangi emisi mereka. Menerapkan rezim penetapan harga tanpa alat-alat tersebut bukanlah mekanisme yang layak untuk membantu sektor pertanian kita, yang merupakan tulang punggung perekonomian kita,” kata Watts.
Pemerintah juga telah mengisyaratkan minatnya untuk meningkatkan penanaman pohon, yang menurut pemerintah merupakan cara yang terjangkau untuk menurunkan emisi.
“Jika hal ini menghilangkan karbon, kita harus melihat peluang untuk memanfaatkannya lebih banyak lagi,” kata Watts.
Laporan komisi perubahan iklim pada tahun 2023 memperingatkan bahwa pencapaian pengurangan emisi terutama melalui penanaman pohon tidak mungkin dipertahankan dalam jangka panjang.
Ketergantungan pada teknologi yang belum matang
Awal bulan ini, pemerintah merilis strategi iklimnya, yang mencakup kebijakan untuk melipatgandakan energi terbarukan, meningkatkan jumlah pengisi daya kendaraan listrik publik, menurunkan emisi pertanian, berinvestasi dalam pemulihan sumber daya melalui dana minimalisasi limbah, dan berinvestasi dalam penangkapan, pemanfaatan, dan pemanfaatan karbon. dan penyimpanan.
Namun kebijakan pemerintah lainnya digambarkan oleh para ilmuwan iklim dan kelompok konservasi sebagai kebijakan yang “bertentangan” dengan lingkungan.
Hal ini termasuk: membatalkan larangan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, memperkenalkan undang-undang yang dapat mengesampingkan perlindungan lingkungan untuk membuka jalan bagi proyek-proyek infrastruktur besar seperti pertambangan, menghapuskan insentif keuangan bagi pembeli mobil listrik, dan mengurangi pendanaan untuk jalur sepeda dan angkutan umum.
Tanggal mulai penetapan harga emisi pertanian pada tahun 2025 juga telah diundur ke tahun 2030.
Pada bulan Mei, pemerintah mengumumkan pemotongan besar-besaran terhadap proyek-proyek aksi iklim dalam anggaran pertamanya, namun tidak melakukan investasi baru yang signifikan dalam perlindungan lingkungan atau kebijakan terkait krisis iklim.
Rancangan rencana minggu ini tidak banyak membantu menghilangkan ketakutan para ilmuwan iklim, karena banyak dari mereka percaya bahwa terlalu banyak persediaan yang dimasukkan ke dalam teknologi yang belum dikembangkan dan mengimbangi, bukannya menghentikan, emisi.
“Banyak dari kebijakan mereka hingga saat ini akan menghasilkan emisi tahunan yang lebih tinggi yang tidak dapat diimbangi dengan penanaman pohon atau skema pengurangan emisi,” kata Ralph Sims, profesor emeritus energi berkelanjutan dan mitigasi iklim di Massey University.
“Ketergantungan nyata pemerintah pada teknologi yang belum matang yang mungkin suatu hari nanti akan mengurangi metana ruminansia (metana dari ternak) secara signifikan, atau mungkin dapat menyerap sejumlah karbon melalui sistem penangkapan dan penyimpanan dalam beberapa dekade mendatang, merupakan risiko tinggi mengingat solusi teknologi tersebut mungkin dapat mengurangi metana ruminansia (metana dari ternak) secara signifikan. tidak pernah layak secara komersial dan juga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkembang,” katanya.
Pengacara Aksi Iklim Selandia Baru mengatakan rancangan rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran besar mengenai apakah Selandia Baru akan mencapai targetnya.
Sementara itu, perkiraan memperkirakan akan ada kekurangan di Selandia Baru dalam mencapai Kontribusi Nasional yang pertama berdasarkan Perjanjian Paris, yang akan memaksa negara tersebut untuk membeli kredit karbon internasional.
“Kekurangan ini akan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemerintah, dan masih belum jelas apa rencana untuk memenuhi hal tersebut,” kata Jessica Palairet, direktur eksekutif Lawyers for Climate Action NZ. (The Guardian)
