Jakarta— Gagas Nusantara melalui Wakil Ketua, Ical Berhet, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, khususnya terkait proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem). Menurut Ical, kegagalan alokasi anggaran yang diajukan Kementerian ESDM dalam APBN 2025 menunjukkan adanya ketidaktegasan kebijakan dan kurangnya koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Dalam rapat Badan Anggaran DPR pada 10 September 2024, pengajuan tambahan anggaran Rp 10,88 triliun yang diajukan Kementerian ESDM, dengan Rp 4,2 triliun di antaranya untuk pembangunan pipa gas, ditolak. Hasil akhir menyisakan hanya Rp 3,91 triliun, yang dianggap tidak mencukupi untuk mendanai proyek-proyek energi besar tersebut.
“Ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan kebijakan Menteri Bahlil. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, proyek penting seperti pipa gas Cisem dan Dusem akan tersendat, dan ketahanan energi kita pun terancam,” ujar Ical, dalam rilisnya, Senin (16/9/)
Ical juga menyoroti pentingnya proyek pipa gas dalam mendorong distribusi energi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Proyek Cisem, misalnya, diproyeksikan akan meningkatkan kapasitas distribusi gas hingga 350 juta kaki kubik per hari, sementara proyek Dusem akan menghubungkan Dumai dan Sei Mangkei untuk meningkatkan efisiensi distribusi gas di wilayah Sumatera.
“Bagaimana bisa pemerintah berharap mencapai target energi bersih jika proyek penting seperti ini gagal berjalan?” tegas Ical.
Ical menilai bahwa kegagalan alokasi anggaran juga mencerminkan kurangnya komunikasi yang efektif antara kementerian terkait. “Kementerian ESDM seharusnya bekerja lebih erat dengan Kementerian Keuangan dan DPR untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis mendapat perhatian yang layak,” lanjut Ical.
Lebih jauh, Ical menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam proyek-proyek besar yang terkait dengan ketahanan energi nasional. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan di balik penolakan anggaran dan bagaimana pemerintah berencana mengatasi hambatan ini.
“Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa proyek ini mandek hanya karena birokrasi yang tidak berjalan baik. Kami menuntut transparansi dalam setiap langkah pemerintah, terutama dalam proyek sebesar ini,” kata Ical.
Ical meminta pemerintah untuk segera mencari solusi alternatif, seperti melibatkan sektor swasta, agar proyek pipa gas ini tetap dapat dilaksanakan demi menjaga kedaulatan energi nasional.
