Kendari— Sejak lama korupsi sudah menyengsarakan masyarakat. Dahulu mungkin tidak terlalu terdengar kata korupsi, tapi tidak berarti korupsi tidak ada. Sistem pemerintahan yang korup cenderung menutupi korupsi, tapi ketika kemudian masyarakat semakin sengsara, mereka akhirnya pelan-pelan protes terhadap praktek korupsi.
Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi ditingkatkan pemerintahan pusat, akan tetapi korupsi juga banyak terjadi daerah khususnya Sulawesi Tenggara.
Berikut daftar kelapa daerah dan pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra) pernah terjerat kasus Korupsi.
1.Nur Alam (Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara)
Pada 5 Juli 2017, KPK menahan Nur Alam. Di PN Jakarta Pusat, ia dihukum 12 tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, hukuman dinaikkan menjadi 15 tahun penjara. Hak politik Nur Alam juga dicabut. Nur Alam terbukti korupsi perizinan sehingga negara telah dirugikan Rp 4,3 triliun.
Kemudian pada Selasa (16/1/2024) hari ini, Nur Alam dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman dalam kasus korupsi terkait persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dan persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) tahun 2008-2014 serta dirinya telah menjalani 6,5 tahun penjara dan membayar denda Rp3,5 miliar ke negara.
2.Wa Ode Nur Hayati (Ketua Partai HANURA Sultra)
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman pidana enam tahun penjara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wa Ode Nurhayati. Wa Ode dianggap terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana, yakni menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.
3.Umar Abdul Samiun (Mantan Bupati Buton)
Jaksa Penuntut Umum menuntut Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun lima tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidier tiga bulan kurungan terkait kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Samsu baru dilantik sebagai Bupati Buton pada Kamis (24/8) lalu dan langsung dinonaktifkan.
4.Asrun dan Adriatma Dwi Putra (Dua Mantan Wali Kota Kendari)
Asrun yang turut ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023. Asrun maju bersama Hugua dalam kontestasi Pilgub Sultra 2018.
5.Andi Merya Nur (Mantan Bupati Kolaka Timur)
KPK menjerat Bupati Kolaka Timur( Koltim) Andi Merya Nur sebagai tersangka penerimaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya. Andi Merya diduga menerima suap Rp 250 juta.
Mantan Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur divonis 3 bulan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Andi terjerat kasus dugaan suap pengurusan persetujuan dana Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021.
6.Rusman Emba (Mantan Bupati Muna)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Rusman Emba sebagai tersangka dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021-2022.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan La Ode Muhammad Rusman Emba terbukti bersalah karena melakukan suap untuk pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri pada periode 2021-2022. La Ode Muhammad Rusman Emba divonis 3 tahun penjara dan denda sebeaar Rp200 juta.
7.Arusani (Mantan Bupati Buton Selatan)
Mantan Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Arusani divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kendari, Kamis (13/6/2024). Lebih rendah 1 tahun dari 10 tahun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kerja keras Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton Ledrik Viktor Mesak Takaendengan membongkar dugaan korupsi di Busel. Kasus itu terkait belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan bandara kargo di Kabupaten Busel tahun 2020.
8.Agus Syafei (Mantan Bupati Buton Selatan)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat. Sebelumnya, Agus Feisal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat, didakwa menerima suap Rp 578 juta dari Tony Kongres dan Simon Liong. Uang itu dimaksud agar Tony dan Simon mengerjakan proyek pembangunan di Kabupaten Buton Selatan.
