Akril menilai kondisi tersebut menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyedia listrik negara. Menurutnya, ketika publik lebih percaya informasi dari media sosial dibanding penjelasan resmi perusahaan, maka yang terjadi bukan sekadar gangguan jaringan, melainkan krisis legitimasi institusi.
Blackout Sumatera juga dinilai memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur publik nasional tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan sistem dan kualitas tata kelola. Modernisasi dinilai tidak cukup hanya diukur melalui digitalisasi layanan maupun pencitraan korporasi, melainkan dari kemampuan sistem bertahan menghadapi gangguan besar tanpa melumpuhkan aktivitas masyarakat luas.
Di media sosial, sejumlah netizen bahkan menyebut blackout Sumatera sebagai ironi di tengah klaim modernisasi energi nasional. Sistem proteksi berlapis yang seharusnya mampu mencegah efek domino dinilai gagal bekerja optimal ketika gangguan transmisi justru meluas menjadi pemadaman massal lintas provinsi.
Desakan audit independen terhadap jaringan transmisi dan tata kelola pemeliharaan infrastruktur kelistrikan pun mulai bermunculan. Publik meminta pemerintah membuka secara transparan penyebab utama blackout sekaligus mengevaluasi efektivitas anggaran perawatan sistem kelistrikan nasional.
Kini tekanan publik mengarah langsung kepada jajaran direksi PT PLN (Persero). Banyak pihak menilai pemadaman massal berskala besar serta buruknya komunikasi publik selama krisis menjadi alasan kuat bagi pemegang saham untuk melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan perusahaan.
Di berbagai platform media sosial, tuntutan pencopotan direksi PLN terus bergulir sebagai bentuk kemarahan publik atas blackout yang dianggap memperlihatkan lemahnya kesiapan perusahaan menghadapi krisis besar nasional.
