Akril Abdillah, menegaskan bahwa reformasi di Bank Sultra tidak cukup hanya dengan mencopot pejabat yang diduga terlibat dalam penyimpangan, tetapi juga harus disertai dengan pembenahan sistem manajemen agar kasus serupa tidak terulang.
“Kami mendesak Gubernur Sultra untuk segera melakukan evaluasi total terhadap manajemen Bank Sultra. Jika ada penyimpangan, bukan hanya direksi yang harus bertanggung jawab, tetapi juga semua pihak yang terlibat,” kata Akril.
Menurutnya, Bank Sultra sebagai bank daerah harus menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Visioner Indonesia meminta agar BPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun langsung untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang di bank tersebut.
“Kami ingin memastikan Bank Sultra kembali ke jalur yang benar, sebagai bank yang dipercaya masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
Visioner Indonesia menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah nyata dari pemerintah daerah. Mereka juga mengajak masyarakat Sultra untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
