Kolaka Timur— Ketua Umum Aliansi Pemuda Pemerhati Daerah (AMPERA) Kolaka Timur Dandy Gunawan mengecam Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kab. Kolaka Timur yang tidak melakukan monitoring atau pengawasan Dana Hibah Komite Nasional Kepemudaan Indonesia (KNPI) Kabupaten Kolaka Timur.
Diketahui dana hibah yang di kelola KNPI dengan kisaran Ratusan juta Rupiah, bersumber dari APBD yang di gelontorkan Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kolak Timur. Anggaran Dana Hibah tersebut selain untuk KNPI Juga untuk pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Lokal.
“Terkait dana hibah KNPI kami sdh telpon ketuanya untuk menfasilitasi OKP yg ingin bikin kegiatan termasuk adik-adik mahasiswa Koltim yang ingin bikin kegiatan, dan saya sdh telpon langsung ketua KNPI Koltim bisa ketemu dengan adik-adik mahasiswa”, Ucap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kolaka Timur Sulawesi Tenggara.
“Kami hanya sebatas menghimbau dan mensupport utk bersinergi dalam melaksanakan kegiatan bersama OKP-OKP lainnya yang resmi dan aktif, mengenai teknis penggunaan dan pengelolaan Dana hibah, kami Dispora tdk boleh masuk di dalamnya, kalau ada kemungkinan penyalahgunaan anggaran, akan diaudit oleh inspektorat atau BPK,” lanjutnya.
Dandy Gunawan mengatakan berdasarkan fakta di lapangan Dana Hibah yang dikelola langsung oleh Ketua KNPI Kabupaten Kolaka Timur dalam pengelolaanya tidak merata dan transparan diseluruh Organisasi kepemudaan lokal.
“Ini kan uang negara, maka setiap penerimaan dan pengelolaanya harus mengedepankan transparansi penggunaanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Dandy Dunawan menegaskan merujuk pada aturan hukum, anggaran yang bersumber dari khas daerah pertanggung jawabanya harus jelas dan sesui dengan realita.
“Khawatirnya pada saat pertanggungjawaban dana hibah banyak hal yang di fiktifkan,” imbuhnya.
Menurutnya mestinya Dispora ada monitoring dan validasi pada pengalokasian anggaran Dana Hibah, hal itu berimplikasi pada Organisasi Kepemudaan Lokal baik paguyuban maupun organisasi Cipayung yang harus menenteng-nenteng proposal untuk berkegiatan.
Pengalokasian anggaran harusnya merata keseluruh lembaga kepemudaan lokal, tak hanya itu untuk memastikan anggaran terealisasi keseluruh kepemudaan Dispora harus turut andil mengawasi serta memvalidasi pengalokasian anggaran.
“Kami meminta Kepada Dispora untuk melakukan pengawasan dan memvalidasi dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan Lokal yang tak mendaptkan Pemberdayaaan terhadap Anggaran Dana Hibah yang di kelola Oleh KNPI Kabupaten Kolaka Timur,” pungkasnya.
