JAKARTA- Teka-teki penyelesaian batas wilayah administrasi dan pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia akhirnya menemui titik terang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sukses memfasilitasi dialog konstruktif antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mengakhiri polemik tersebut.
Kesepakatan awal ini dicapai dalam audiensi antara Mendagri, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang digelar di Rumah Dinas Mendagri, Jakarta, pada Rabu (18/2).
Sebagai fasilitator, Mendagri Tito Karnavian menawarkan formulasi penyelesaian berbasis konstitusi dan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa Pulau Kawi-Kawia merupakan kawasan Balai Taman Nasional yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan.
“Dengan landasan tersebut, pulau dimaksud berada dalam cakupan kawasan nasional,” tegas Tito.
Meski demikian, Tito menjamin bahwa penetapan status kawasan nasional ini tidak akan mengebiri hak-hak administratif daerah. “Status ini tidak menghilangkan aspek administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah yang tetap berjalan sesuai ketentuan,” imbuhnya.
Poin paling krusial dari pertemuan ini adalah lahirnya kesepahaman untuk memanfaatkan Pulau Kawi-Kawia secara bersama-sama. Pengelolaan ini nantinya akan melibatkan Pemprov Sultra beserta Kabupaten Buton Selatan, serta Pemprov Sulsel bersama Kabupaten Kepulauan Selayar.
