Lebih lanjut, Akril menjelaskan bahwa dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, setiap kelompok masyarakat harus mengedepankan data, fakta, serta pemahaman yang jelas terhadap substansi persoalan.
Ia menilai tudingan terhadap pihak tertentu tanpa dasar yang kuat justru dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kontrol sosial itu penting, tetapi harus berbasis data dan fakta. Jangan sampai opini yang dibangun tanpa dasar justru menyesatkan publik,” katanya.
Akril juga mengajak seluruh elemen pemuda di Sulawesi Tenggara untuk menjaga marwah gerakan kepemudaan dengan tetap mengedepankan etika, integritas, serta tanggung jawab moral dalam menyampaikan aspirasi.
“Gerakan pemuda harus tetap berada di jalur intelektual, rasional, dan konstruktif. Kritik boleh keras, tetapi harus didasarkan pada kebenaran dan kepentingan masyarakat,” tutupnya.
