Selain itu, beberapa warga menduga adanya praktik pungutan liar oleh kondektur saat menaikkan penumpang di luar halte resmi. Dugaan ini memunculkan kecurigaan bahwa pengangkutan penumpang sembarangan bukan sekadar kelalaian, melainkan pola yang disengaja.
Lembaga Barisan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kebijakan Sulawesi Tenggara (BMPPK-SULTRA) turut angkat suara. Ketua Umum BMPPK-SULTRA, Ahy, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Kementerian BUMN dan Direksi DAMRI untuk segera mengambil langkah tegas.
“Kami minta Kepala (GM)
