Kendari – Menyongsong musim libur sekolah tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi lonjakan aktivitas pariwisata dan potensi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Langkah ini ditegaskan dalam partisipasi aktif Pemprov Sultra pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (23/6/2025).
Tak hanya membahas pengendalian inflasi, Rakor yang diselenggarakan secara hybrid ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata mengenai penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan saat libur sekolah. Pemprov Sultra mengikuti agenda tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, dihadiri oleh Sekda Provinsi, jajaran OPD teknis, BPS, Bulog, serta lembaga terkait lainnya.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan bahwa daerah-daerah yang mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi harus segera mengambil langkah korektif. Ia menyebut Kabupaten Bombana dan Buton di Sultra sebagai daerah dengan tekanan harga yang perlu diwaspadai.
“Ini bukan sekadar data statistik. IPH tinggi artinya masyarakat benar-benar merasakan dampaknya. Maka perlu ada intervensi konkret di pasar,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan sektor wisata agar dapat mengelola arus kunjungan dengan baik. Menurutnya, libur sekolah adalah peluang besar bagi perekonomian, namun juga berisiko jika tidak dikelola secara holistik.
