KMI menilai langkah Saras dapat meredam polarisasi politik dan membuka ruang regenerasi. “Jika pejabat lain berani meniru sikap ksatria ini, maka kepercayaan rakyat pada negara bisa pulih lebih cepat. Jangan sampai pejabat terjebak budaya bertahan mati-matian di kursi,” ujar Edi Homaidi.
Meski demikian, risiko politik tetap membayangi. Mundurnya Sara, yang merupakan bagian dari lingkaran keluarga Prabowo, bisa dianggap gimmick politik bila tidak diikuti pejabat lain. Namun sejumlah analis melihat keputusan itu justru memberi tekanan moral pada elite lain untuk berani mengambil langkah serupa.
KMI menegaskan bahwa sikap ksatria harus dijadikan standar baru dalam politik Indonesia. “Generasi muda kini haus pada contoh nyata, bukan sekadar retorika. Saras telah memberi pelajaran bahwa integritas lebih bernilai daripada kekuasaan,” ungkap Edi Homaidi.
Langkah Sara juga sejalan dengan visi Asta Cita Prabowo tentang pemerintahan bersih, meski ironis karena ia bagian dari keluarga inti Presiden. Namun, dengan pengangguran pemuda yang mencapai 13-15 persen menurut BPS 2025, KMI melihat pengunduran diri itu membuka ruang bagi kader baru yang lebih relevan dengan aspirasi rakyat.
“Keputusan ini momentum politik etis. Jika ditindaklanjuti pejabat lain, akan lahir peradaban politik baru yang sehat. Tapi bila berhenti pada kasus Saras semata, publik akan melihatnya hanya sebagai cerita bagus yang cepat terlupakan,” tutup Edi Homaidi.
