Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban kawasan dan tuntutan ekonomi masyarakat. Penataan yang semula dirancang berbasis data kini harus berhadapan dengan realitas lapangan yang terus berkembang.
Gubernur menegaskan bahwa situasi ini akan dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik sosial. Pendekatan dialogis tetap menjadi pilihan utama dalam menentukan langkah ke depan.
Selain itu, isu tarif sewa tenan juga menjadi perhatian. Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait besaran biaya yang akan dibebankan kepada pedagang. Gubernur bahkan mengingatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) agar tidak menetapkan tarif secara sepihak.
“Harus dibicarakan bersama. Kita cari solusi yang adil dan tidak memberatkan pelaku UMKM,” tegasnya.
Penataan kawasan eks MTQ menjadi gambaran nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya menjalankan peran ganda—sebagai pengatur tata ruang sekaligus pendorong ekonomi rakyat. Dengan dinamika yang terus berkembang, kebijakan ini dituntut tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat.
