Harus kita akui, DPD periode ini mengalami periode kepemimpinan yang lemah dan tanpa memiliki legacy apapun. Publik bisa melihat betapa lembaga dengan legitimasi politik yang luar biasa ini hampir belum memberikan kontribusi politik selama satu periode terakhir. Pengalaman anggota DPD yang merasakan kepemimpinan ketua DPD saat ini adalah hal yang juga penting untuk dikaji dan dikritisi. Setidaknya publik dan anggota DPD yang baru terpilih memiliki referensi dan gambaran utuh terkait rekam jejak dan capaian kinerja ketua DPD yang kembali bertarung dalam bursa Pimpinan DPD periode 2024-2029.
Mengapa demikian? Karena Jabatan ketua DPD RI adalah sangat strategis dan penting dalam meng-orkestrasi fungsi dan peran politik lembaga di antara dua lembaga parlemen. Sebuah posisi di mana harapan dan aspirasi masyarakat Daerah dititipkan untuk diperjuangkan bersama pemerintah. DPD RI pada periode ini seharusnya mampu berkompromi dengan DPR dan lembaga eksekutif jika memiliki kepemimpinan politik yang kuat dan bermartabat. Terutama dalam fungsi legislasi dan anggaran DPD. Sayangnya publik atau bahkan anggota DPD tidak melihat ada satupun usulan RUU dan pertimbangan politik DPD yang diperdebatkan oleh DPR dan pemerintah dalam proses legislasinya.
Oleh karena itu, jika anggota DPD yang baru terpilih mengharapkan terjadi dinamika politik yang demokratis dan bisa berbuat lebih banyak untuk daerah, maka merujuklah pada sikap politik senator senior. Pilihan politik senator senior adalah rujukan terbaik bagi para anggota DPD yang baru. Terdapat banyak anggota DPD yang sudah berkantor di Senayan selama 3 periode atau bahkan lebih. Suka atau tidak, Kepemimpinan lembaga yang dipimpin oleh ketua DPD selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi daerah dan anggota.
Dan terdapat satu hal serius yang menjadi aib bagi lembaga dalam peristiwa deklarasi pak La Nyalla hati Minggu kemarin. Yaitu dideklarasikannya seorang bakal calon wakil ketua DPD atas nama Nono Sampono. Kami mengatakannya sebagai aib, karena menurut hasil pleno resmi KPU RI, beliau tidak pernah ditetapkan sebagai anggota DPD terpilih pada pemilu 2024. Sesat pikir dari sikap politik ini harus dikritisi dan dievaluasi oleh anggota DPD terpilih. Khususnya bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan DPD RI secara kelembagaan. KPU wajib mengklarifikasi proses deklarasi pimpinan DPD yang menyertakan mantan calon anggota DPD yang tidak terpilih di dapilnya. Apa legitimasi Nono Sampono sehingga dirinya berani mendeklarasikan diri sebagai calon pimpinan DPD RI?
Peristiwa ini tidak hanya membuktikan adanya kesesatan berpikir, namun menunjukan adanya Pemaksaan kehendak politik calon paket pimpinan DPD La Nyalla. Pembohongan ini cukup merendahkan martabat DPD sebagai sebuah lembaga tinggi negara. Anggota DPD dan publik tentunya tidak bisa mengharapkan agar lembaga DPD menjadi kuat dan bermartabat jika sejak awal pencalonannya sudah terjadi upaya pembohongan politik yang serius seperti ini. Peluang DPD RI untuk tampil lebih signifikan untuk mewarnai lanskap demokrasi Indonesia menjadi sangat kecil. Status quo kepemimpinan ini harus diakhiri oleh anggota baru DPD yang tidak sedikit diisi oleh banyak mellenial. 40 orang anggota mellenial dan Gen Z harus menjadi faktor determinan perubahan arah perjuangan lembaga. Tentunya diawali dengan menentukan langkah dukungan politik yang tepat pada paket calon pimpinan DPD yang sesuai dengan karakter progresif dan visi transformasi anak muda.
