Jakarta— Masyarakat menyoroti lambatnya respons Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Meski penyegelan telah dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, masyarakat mempertanyakan mengapa laporan sebelumnya tidak ditindaklanjuti.
“Sudah ada laporan sejak Agustus 2024, tapi tidak ada tindakan nyata hingga viral di media dan diperintah langsung oleh Presiden. Apakah tindakan tegas hanya muncul setelah ada tekanan publik?” kata Sekjend Indonesia Visioner, Akril Abdillah, Senin,23/1/2025.
Pagar bambu setinggi enam meter ini diketahui dibangun tanpa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Selain menghalangi akses ribuan nelayan kecil, pagar ini juga merusak habitat laut dan mengganggu aliran air. Data KKP menunjukkan sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudi daya ikan terdampak, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp8 miliar.
Lambat Merespons, Masyarakat Kecewa
Laporan awal terkait pagar laut masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten pada Agustus 2024, saat panjangnya baru mencapai 7 kilometer. Namun, langkah penyegelan baru dilakukan Januari 2025, ketika panjang pagar meningkat drastis menjadi 30 kilometer.
“Menteri KKP Wahyu Trenggono dan Dirjen PSDKP Pung Nugroho harus dievaluasi. Kalau laporan masyarakat saja tidak direspons, bagaimana mereka menjaga kepercayaan rakyat?” tegas Akril.
Masyarakat kecewa karena tindakan baru diambil setelah Presiden memberikan instruksi langsung. “Ini menimbulkan kesan bahwa tanpa arahan Presiden, KKP tidak bisa tegas,” ujarnya.
Instruksi Presiden Harus Diikuti Tindakan Nyata
Presiden Prabowo Subianto telah meminta KKP bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Penyegelan pagar dan pemberian waktu 20 hari kepada pelaku untuk membongkar pagar secara sukarela menjadi langkah awal.
“Negara tidak boleh kalah. Kami ingin memastikan wibawa pemerintah tetap terjaga,” ujar Dirjen PSDKP, Pung Nugroho, dalam konferensi pers di atas Kapal Pengawas Orca.
Namun, masyarakat berharap langkah ini tidak berhenti di sini. Investigasi mendalam perlu dilakukan untuk mengungkap siapa pelaku di balik pembangunan pagar ilegal ini. Hingga kini, KKP belum mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Desakan Evaluasi Menteri dan Dirjen PSDKP
Masyarakat mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri KKP dan Dirjen PSDKP sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik.
“Ini bukan hanya soal pagar laut. Jika pengawasan ruang laut lemah, banyak potensi pelanggaran lain yang bisa terjadi,” kata Akril.
Desakan ini juga muncul menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, yang menjadi momen penting bagi kabinet untuk menunjukkan kinerja sesuai janji kampanye.
“Kalau menteri saja tidak responsif terhadap laporan rakyat, bagaimana visi besar Presiden untuk kedaulatan maritim bisa tercapai? Sebelum masalah ini semakin besar, evaluasi harus dilakukan,” tambahnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Akril menyampaikan beberapa rekomendasi agar kasus serupa tidak terulang:
- Evaluasi Dirjen PSDKP dan Menteri KKP: Pastikan pejabat yang lalai dalam pengawasan diganti agar sistem berjalan lebih baik.
- Penguatan Pengawasan: Gunakan teknologi seperti satelit dan drone untuk deteksi dini aktivitas ilegal di ruang laut.
- Transparansi Hasil Investigasi: Publikasikan hasil investigasi agar masyarakat tahu siapa pelaku di balik pagar ini.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dengan mengambil langkah cepat. Namun, kepercayaan rakyat juga bergantung pada kinerja kementerian yang mendukungnya. Jika evaluasi tidak dilakukan, kejadian serupa bisa kembali terjadi,” pungkas Akril.
Langkah evaluasi ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa kabinet Presiden Prabowo benar-benar mendengar aspirasi rakyat. “Jangan sampai wibawa pemerintah tercoreng hanya karena salah satu kementerian lambat merespons,” tutupnya.
