Dukungan publik terhadap posisi Polri ini terus mengalir seiring dengan berbagai capaian keberhasilan kepolisian di awal tahun anggaran 2026. Mulai dari pembersihan sistem rekrutmen dari praktik “titipan” hingga keberhasilan Satgas Pangan dalam mendukung swasembada nasional, semuanya dianggap sebagai buah manis dari efisiensi komando. Kedudukan langsung di bawah Presiden memastikan bahwa setiap kebijakan keamanan selaras dengan visi besar pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia secara adil dan merata.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara tersebut juga mengingatkan bahwa reformasi Polri harus difokuskan pada penguatan kualitas SDM dan integritas budaya organisasi di tingkat akar rumput. “Kita harus melihat secara jernih bahwa posisi Polri di bawah Presiden memastikan institusi ini tetap menjadi milik rakyat sepenuhnya. Marwah kepolisian sebagai pelindung dan pengayom tidak boleh luntur oleh kepentingan sempit yang mencoba mengubah tatanan ideal ini,” tegasnya.
Melalui pernyataan ini, Kapolri seolah ingin mengakhiri spekulasi berkepanjangan mengenai masa depan struktur kepolisian di tanah air. Polri di tahun 2026 optimis dapat terus menjalankan mandat reformasi dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi bukti hukum dan pemberlakuan KUHAP baru. Kepastian posisi struktural ini memberikan ketenangan bagi seluruh personel kepolisian di lapangan untuk tetap fokus menjalankan tugas pokoknya tanpa perlu khawatir dengan perubahan arah kebijakan yang bersifat politis.
“Sebagai penutup, JAN akan berdiri di garda depan untuk menjaga agar Polri tetap pada jalur mandat Reformasi 1998 demi stabilitas nasional yang berkelanjutan. Romadhon Jasn mengimbau semua pihak untuk mendukung penguatan Polri agar tetap fokus melayani rakyat, karena kepastian keamanan adalah kunci utama bagi kemajuan ekonomi dan harmoni sosial kita di masa depan,” pungkas ketua JAN.
