JAN juga memuji langkah progresif Kapolri yang berhasil mendorong lahirnya direktorat ini melalui dukungan langsung dari Presiden RI. Langkah ini menegaskan bahwa Polri serius dalam menjalankan amanat negara untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Romadhon, tantangan di lapangan bukan hal yang mudah. “Kasus TPPO sering kali melibatkan sindikat besar dan lintas batas negara. Dibutuhkan kesigapan, sumber daya, dan pendekatan khusus dalam mengungkapnya. Dengan adanya direktorat ini, saya yakin efektivitas dalam memberantas kejahatan ini akan meningkat tajam,” jelasnya.
JAN juga menilai pentingnya koordinasi antara Polri, Komnas Perempuan, KPAI, serta lembaga terkait lainnya. Romadhon menekankan perlunya sinergi yang kuat untuk memastikan tidak hanya penindakan hukum, tetapi juga rehabilitasi dan perlindungan bagi korban dapat berjalan optimal.
Romadhon menyerukan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, terhadap upaya Polri ini. “Kita harus bersama-sama memastikan bahwa upaya ini berjalan efektif di lapangan. Jangan sampai hanya berhenti di tingkat pusat. Pembentukan direktorat hingga ke Polda dan Polres harus benar-benar diwujudkan demi melindungi perempuan dan anak di seluruh penjuru Indonesia,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, JAN berharap agar Polri juga memberikan pelatihan khusus bagi personel yang bertugas di Dittipid PPA dan PPO. “Pendekatan terhadap kasus yang melibatkan perempuan dan anak memerlukan kepekaan dan pemahaman khusus. Pelatihan intensif untuk aparat akan meningkatkan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus ini,” tambah Romadhon.
Dengan kehadiran Direktorat PPA dan PPO, JAN optimis Polri akan semakin mampu menjawab kebutuhan perlindungan bagi kelompok rentan di masyarakat. Langkah ini membuktikan komitmen Polri sebagai institusi yang presisi, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Ini bukan hanya keberhasilan Polri, tetapi juga kemenangan bersama kita sebagai bangsa yang peduli pada keadilan dan perlindungan hak-hak dasar perempuan dan anak. JAN mendukung penuh langkah ini dan siap berkolaborasi dalam mengawal implementasinya,” tutup Romadhon.
