Jakarta— Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) mengkritisi keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah kebocoran data besar-besaran yang melibatkan sekitar 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) warga Indonesia, termasuk data pejabat negara. Romadhon Jasn, Ketua JAN, menilai insiden ini sebagai tanda jelas kegagalan pengamanan sistem di DJP, yang tak hanya berulang kali terjadi, tetapi juga terus diabaikan oleh pemangku kebijakan.
“Ini adalah salah satu kebocoran data terbesar yang melibatkan informasi sensitif dari warga hingga pejabat tinggi negara. Kami melihat ini sebagai bentuk kelalaian serius yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya DJP,” kata Romadhon dalam pernyataan resmi, Kamis (19/9/2024).
Menurutnya, kebocoran data bukan hanya tentang informasi yang hilang, tapi juga potensi besar terjadinya kejahatan, mulai dari penipuan hingga penyalahgunaan data oleh pihak tak bertanggung jawab. Mengingat data yang bocor juga mencakup nama-nama pejabat seperti Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani, dan beberapa menteri lainnya, JAN meminta adanya tanggung jawab langsung dari pimpinan DJP.
Romadhon menekankan, dengan skala kebocoran data sebesar ini, DJP tak lagi bisa berlindung di balik alasan teknis atau human error. “Anggaran yang diterima DJP setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah. Jika dengan anggaran sebesar itu mereka tidak mampu menjaga data sensitif, lantas di mana pertanggungjawaban mereka?” tanyanya.
Ia menambahkan bahwa kegagalan dalam melindungi data ini telah menciptakan krisis kepercayaan publik. Warga kini khawatir data pribadi mereka akan disalahgunakan, apalagi dengan kemunculan modus penipuan yang semakin canggih.
“Jika informasi pribadi seperti NPWP dan NIK jatuh ke tangan pihak yang salah, itu bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan berpura-pura menjadi petugas pajak, dan ini akan berdampak besar pada keamanan finansial warga,” kata Romadhon.
Untuk meredakan situasi ini, JAN mendesak pergantian Dirjen DJP sebagai langkah awal reformasi di tubuh lembaga tersebut. “Ini bukan kali pertama kebocoran data terjadi di instansi pemerintah, namun kali ini, DJP harus mengambil tanggung jawab penuh,” ujar Romadhon. Ia mengusulkan adanya tim independen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan data di DJP.
JAN juga mengingatkan bahwa pemerintah harus bergegas membangun infrastruktur keamanan siber yang lebih kuat di instansi pemerintah.
“Data adalah aset penting, dan jika tidak ada langkah nyata dari DJP dan pemerintah untuk memperbaiki sistem, insiden seperti ini hanya akan berulang dan merugikan lebih banyak orang,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, JAN berharap ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menanggulangi insiden kebocoran data yang semakin marak terjadi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan data nasional.
