“Jika informasi pribadi seperti NPWP dan NIK jatuh ke tangan pihak yang salah, itu bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan berpura-pura menjadi petugas pajak, dan ini akan berdampak besar pada keamanan finansial warga,” kata Romadhon.
Untuk meredakan situasi ini, JAN mendesak pergantian Dirjen DJP sebagai langkah awal reformasi di tubuh lembaga tersebut. “Ini bukan kali pertama kebocoran data terjadi di instansi pemerintah, namun kali ini, DJP harus mengambil tanggung jawab penuh,” ujar Romadhon. Ia mengusulkan adanya tim independen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan data di DJP.
JAN juga mengingatkan bahwa pemerintah harus bergegas membangun infrastruktur keamanan siber yang lebih kuat di instansi pemerintah.
“Data adalah aset penting, dan jika tidak ada langkah nyata dari DJP dan pemerintah untuk memperbaiki sistem, insiden seperti ini hanya akan berulang dan merugikan lebih banyak orang,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, JAN berharap ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menanggulangi insiden kebocoran data yang semakin marak terjadi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan data nasional.
