Sikap ini dinilai sebagai bentuk keberanian menghadapi tekanan elite tanpa kehilangan arah kepemimpinan. Keputusan mempertahankan direksi sekaligus menjadi sinyal bahwa birokrasi DKI tidak tunduk pada tekanan sesaat. “Keberanian ini menunjukkan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan fakta dan data, bukan semata tekanan politik,” ujar Edi Homaidi menanggapi langkah tersebut.
JAMMA juga mendorong Pemprov membuka evaluasi kinerja Food Station ke publik dan menggandeng auditor independen untuk menjamin transparansi. Dalam pandangan mereka, pengelolaan BUMD yang menyangkut hajat hidup warga harus bebas dari konflik kepentingan. “Dengan sistem seperti ini, publik bisa memantau hasil kerja BUMD, bukan hanya mendengar narasi saja,” imbuh Edi.
Konversi proyek mangkrak menjadi taman dan pembenahan BUMD menunjukkan bahwa Jakarta tak hanya butuh pemimpin yang responsif, tapi juga visioner. Kota global menuntut tata kelola yang akuntabel dan inovatif, bukan sekadar pencitraan. Kebijakan seperti ini memberi sinyal bahwa Pramono berani mengambil keputusan tak populer demi arah jangka panjang.
Pengamat menilai, keberhasilan dua langkah ini akan bergantung pada keterbukaan data dan partisipasi warga. Di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Pramono, konsistensi dalam implementasi akan menjadi pembeda antara sekadar janji dan perubahan nyata di tingkat akar rumput.
“JAMMA siap mengawal kebijakan yang berpihak pada warga dan berbasis keterbukaan pada publik, bukan tekanan atau pencitraan agar Jakarta sesuai dengan visi Pramono menjadikan kota Global dan modern,” tutup Edi Homaidi di akhir keterangannya.
